Kawasan Wisata Mandeh
Kawasan wisata mandeh merupakan salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi, baik oleh wisatawan nusantara ataupun mancanegara. Mengutip data dari dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pesisir Selatan, sepanjang tahun 2017-2019 menunjukan tingginya angka jumlah kunjungan wisatawan, data tersebut dapat dilihat sebagai berikut berikut:
Tahun
Wisatawan
Dalam Negri
Mancanegara
2017
375.460
1.190
2018
418.454
1.200
2019
329.214
2.555
Jumlah
1.123.128
4.945
Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
Dari data diatas, dalam kurun waktu 3 tahun saja jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan wisata mandeh mencapai 1.123.128 tingginya kunjungan tersebut ke kawasan wisata mandeh menunjukan antusias masyarakat yang luar biasa.
Walaupun pada saat pandemi Covid-19, memberi dampak yang signifikan bagi sektor pariwisata tak terkecuali kawasan wisata mandeh, sehingga jumlah kunjungan wisatawan menurun secara signifikan. Akan tetapi setelah adanya pelonggaran peraturan pembatasan sosial, mulai memberi dampak positif pada sektor pariwisata, khususnya kawasan wisata mandeh.
Terhitung sejak lebaran idul fitri tahun 2022, menurut data pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan kunjungan wisatawan ke kawasan mandeh mencapai 230.970 orang. Hal itu merupakan sebuah sinyal yang menandakan kembali hidupnya sektor pariwisata di kawasan mandeh.
Infrastruktur Penunjang Pariwisata
Tingginya jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan wisata mandeh, tentu perlu diperhatikan pula infrastruktur penunjang aktifitas kepariwisataan, seperti misalnya jalan yang menjadi konektivitas antar simpul-simpul pertumbuhan di kawasan pariwisata.
Pemerintah tentu memahami pentingnya infrastruktur jalan sebagai penunjang sektor pariwisata. Terhitung mulai dari tahun 2015 sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam pengembangan sektor pariwisata, telah dimulai pembanguan akses jalan kawasan wisata mandeh sepanjang 41,08 km yang rampung dikerjakan pada akhir tahun 2018.
Dengan adanya pembangunan tersebut, sehingga dapat menghubungkan antar wilayah yang sebelumnya sulit diakses. Dampak positif lainnya yang juga dapat dirasakan adalah perputaran ekonomi yang terjadi di kawasan mandeh juga semakin merata.
Tetapi disisi lain, pemerintah semestinya juga memiliki perencanaan yang matang dalam pembangunan infrastruktur. Perencanaan tersebut perlu dipastikan telah dipetakan dengan baik, sehingga pembangunan infratruktur dapat berjalan secara optimal dalam menunjang sektor pariwisata.
Selain itu fungsi koordinasi dan komunikasi antara instansi pemerintah juga harusnya dimaksimalkan, baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, maupun antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten, sehingga tidak terjadi perbedaan paradigma dan lempar tanggung jawab antar level pimpinan pemerintah terkait dalam pembangunan sektor pariwisata.
Fakta yang terjadi di lapangan, fungsi koordinasi dan komunikasi nampaknya belum berjalan secara maksimal. Sebagai contoh akses jalan penghubung dari pertigaan jalan menuju mandeh sampai ke dermaga pariwisata carocok tarusan sampai saat ini belum jelas statusnya, dalam artian antara pemerintah kabupaten dan provinsi saling lempar tanggung jawab.
Status Jalan Menuju Dermaga TPI Carocok Anau Ampang Pulai
Sekian lama tidak diperbaiki, jalan menuju dermaga TPI dan sekaligus dermaga pariwisata kawasan mandeh kondisinya kini memprihatinkan. Sampai saat ini akses jalan tersebut tak kunjung diperbaiki, seperti yang telah disinggung di atas, antar pemerintah kabupaten dan provinsi seolah saling lempar tanggung jawab. Hal itu menimbulkan sebuah pertanyaan mendasar, siapa yang sebenarnya bertanggaung jawab dalam wilayah ini?
Menurut wali nagari Carocok Anau Ampang Pulai, penyebab pembangunan jalan ini belum bisa direalisasikan adalah karena statusnya yang belum jelas. Dimana sebelumnya, status jalan ini merupakan kewenangan kabupaten., akan tetapi sesuai perkembangan wisata jalan ini diusulkan menjadi status jalan provinsi, setelah diusulkan ternyata juga tidak tercatat oleh pemerintah provinsi. Sehingga jalan ini sekarang statusnya adalah nol status tidak termasuk pada agenda kabupaten dan tidak tercatat oleh pemerintah provinsi, yang akhirnya menjadi jalan tak bertuan.
Mengutip surat keputusan gubernur Sumatera Barat nomor : 600-9043.1-2015 ruas jalan dari Teluk Kabung – Mandeh – Tarusan statusnya merupakan milik provinsi. Dipertegas melalui peraturan daerah kabupaten Pesisir Selatan nomor 7 tahun 2011 bahwa ruas jalan Koto XI Tarusan – Mandeh Tarusan – Sungai Pinang – Sungai Pisang statusnya merupakan milik provinsi, akan tetapi diantara keduanya tidak jelas disebutkan jalan dari pertigaan mandeh menuju dermaga TPI carocok statusnya milik siapa, padahal jalan ini juga penting karena merupakan akses wisatawan menuju pulau.
Sebagai pemegang pemerintahan paling bawah wali nagari Carocok Anau Ampang Pulai telah berulang kali menyampaikan kepada pemerintahan kabupaten akan tetapi sampai saat ini belum juga ada kejelasan mengenai status jalan tersebut.
Dimana Realisasi Visi Misi Kabupaten Pesisir Selatan?
Mengutip dari misi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten pesisir selatan tahun 2021-2026, khususnya pada poin ke tiga dan ke empat disana jelas dinyatakan memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi, pertanyaanya kawasan wisata mandeh khususnya pelabuhan TPI dan pariwisata apakah kurang potensial? Begitu juga pada poin ke empat, jelas dikatakan mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan, pertanyaannya apakah saat melewati jalan rusak dan berlubang menuju kawasan wisata membuat wisatawan nyaman? Dan kesan seperti apa yang akan didapat dengan jalan yang seperti itu? Sebagai masyarakat, visi dan misi dari kabupaten Pesisir Selatan harapannya direalisasikan sebagaimana mestinya agar tidak hanya sekedar menjadi alat untuk menarik popularitas semata.
Pentingnya koordinasi dan komunikasi antar pemerintah perovinsi dengan pemerintah kabupaten adalah agar jelas tugas dan batasan masing-masing, sehingga tidak terjadi saling lempar tanggung jawab, yang akibatnya adalah tertinggalnya pembangunan. Terkait akses jalan menuju pelabuhan TPI Carocok yang belum jelas statusnya, diharapkan kembali koordinasi dan komunikasi antar pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten terkait kejelasan status jalan terebut, sehingga dapat segera dilakukan pembangunannya guna kepentingan masyarakat dan juga dapat menjadi roda penggerak perekonomian di sekitarnya.
Setelah status jalan tersebut jelas tanggung jawabnya milik siapa, langkah selanjutnya adalah segera dilakukan pembangunannya karena cara untuk mengurai permasalahan ini adalah dengan cara memperbaikinya, menjadikannya jalan yang layak dan berstandar sehingga nyaman dilalui oleh wisatawan, dengan demikian pemerintah pesisir selatan telah menjalankan salah satu visi misinya, yakni mendorong sektor potensi dan menjadikan kawasan wisata mandeh menjadi tujuan yang nyaman, dengan perjalanan wisata yang nyaman tentu akan memberikan kesan yang baik pula nantinya, meskipun masih banyak PR kedepannya yang harus diperbaiki tentunya.
Penulis: Fajar Okta Wiliem
.png)
0 Comments