MINANGTIME.COM -- Akhir-akhir ini warga Sumbar dihebohkan dengan potensi bersisanya APBD Sumbar tahun 2022 sebanyak Rp1,3 Triliun dan kabarnya tahun ini pemerintah provinsi mencetak rekor dalam 10 tahun terakhir gagal dalam mengelola APBD.
Di masa pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid seharusnya pemerintah provinsi mesti gencar dalam pengelolaan APBD gunanya untuk menaikan kembali perekonomian masyarakat yang telah hancur lebur pasca pandemi.
Menurut Ketum KNPI Sumbar yang juga Tenaga Ahli Perekonomian Pemerintah Kota Bukittinggi, Angga Azkardha dalam pernyataan tertulisnya, sangat menyayangkan anggaran yang masih tersisa luar biasa fantastis angkanya di akhir tahun 2022 ini.
“Padahal, dengan anggaran yang tersisa tersebut, bila dianggarkan untuk penanganan kemiskinan seperti bantuan sosial dan biaya pendidikan masyarakat untuk kurang mampu di Kota Bukittinggi, sudah berapa orang masyarakat yang terbantu dengan anggaran tersebut,” ungkapnya
Dan juga bila anggaran tersebut digunakan untuk memberikan bantuan kepada UMKM yang sedang membangun pasca pandemi, nilai dia, perekonomian sumbar pasti lebih cepat pulih dan juga terhindar dari inflasi yang sedang naik.
Bung Angga juga mengatakan, aset pemerintah provinsi dalam bentuk fisik di Sumbar ini juga butuh banyak perbaikan, seperti jalan provinsi yang banyak yang berlobang, fasilitas pendidikan dan fasilitas umum yang tidak layak pakai.
Sehingga, butuh direnovasi dan banyak lagi yang bisa disalurkan.
Kami dari KNPI Sumbar mengingatkan kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, untuk kedepan OPD di Pemerintah Provinsi lebih serius lagi dalam mengelola APBD.”
"Jangan menyepelekan kondisi perekonomian di Sumbar yang terburuk secara inflasi di Indonesia."
"Juga bapak Mahyeldi selaku Gubernur Sumbar dapat tegas kepada pimpinan OPD yang lalai dalam bekerja.
Tidak bisa kerja, gantikan saja yang berkualitas dan mau bekerja bukan mencari muka dengan pimpinan ini demi kemashalatan kesejahteraan masyarakat sumbar."
Sudah cukup 2 tahun kepemimpinan bapak Mahyeldi dan Bapak Audy Joinaldy, Sumbar lamban dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Kalau tidak becus ya diganti saja,” tegasnya.
“Karena kita akan menghadapi resesi selanjutnya, jadi penyerapan anggaran harus digencarkan lagi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bawah seperti infrastruktur daerah dan pendidikan,” tambahnya.
Apabila tidak serius mengelola, membedakan, ditakutkan Sumbar tidak mampu untuk menghadapi resesi dan menekan angka inflasi yang akan sangat berdampak pada masyarakat
.png)
0 Comments