Inflasi Sumbar Tinggi, Kepala Daerah Harus Berbuat Nyata

 



MINANGTIME.COM - Perkarangan kantor-kantor, baik kantor kepala daerah, dinas, badan dan lainnya yang ada di kabupaten dan kota harusnya ditanam dengan tanaman pangan. Tanah atau lahan yang jutaan kosong di Sumatera Barat juga diintruksikan oleh Bupati dan Walikota agar ditanami dengan tanama pangan. Semua akan bermanfaat dan bisa menurutkan inflasi di Sumatera Barat.


Langkah diatas tentu harus dikordinir oleh Gubernur Sumatera Barat agar pemanfaatan lahan kosong, pekarangan kosong bisa ditanami dengan tamanan yang bisa mengantisipasi agar inflasi tidak tinggi di ranah Minang ini.


Sumatera Barat saat ini mengalami inflasi tinggi dari data yang ada pada tahun 2021, Sumatera Barat sebenarnya berhasil menjadi pengendali inflasi terbaik di Sumatera dengan angka inflasi sebesar 1,4%, namun hingga Maret 2022 ini inflasi Sumbar sudah cukup tinggi, yaitu 2,7%. Meningkat dari tahun sebelumnya.


Tingginya angka inflasi ini menurut Penulis harus segera diturunkan dengan langkah nyata. Kepala daerah kabupaten dan kota harus bekerja keras, mau tidak mau kepala daerah harus turun tangan mencakul keladang dan kesawah untuk menanam tanaman pangan dilahan kosong termasuk diperkarakan rumah, dinas dan kontor pemerintah.


Tidak itu saja distribusi logistik harus dibenahi dengan mempercepat perbaikan infrastruktur umum. Sehingga kebutuhan pokok rakyat tidak berharga tinggi karena biaya ongkos mahal.


Disamping itu pemerintah propinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota memperbaiki sektor wisata agar kedatangan kunjungan wisatawan banyak ke Sumatera Barat dengan harapan semua bisa berbelanja dan uang beredarpun ada.


Sektor UMKM digerakkan dan produk nagari atau lokal digairahkan melalui bantuan modal, pembinaan, pemberian fasilitas dari pemerintah daerah dilakukan, seperti ada bantuan uang tunai, bantuan penjulan terintegrasi dengan teknologi informasi (penjualan online) dan lainnya difokuskan.


Semua itu tidak terlepas dari kepala daerah mempercepat pencairan dana belanja daerah melalui pembelian produk lokal, pelibatan perusahan lokal. Jangan sampai daerah membiarkan APBD menjadi Silva, atau jangan ada kebanggan sekarang dana APBD kabupaten dan kota banyak lebihnya atau tidak dicairkan.


Mari sama mensejahterakan rakyat, meneka inflasi dan geraakan sektor pertanian dan kebijakan taman pangan yang pro petani agar bisa menikmati pembangunan ini[*].


Penulis Labai Korok

0 Comments

Post a Comment