Kapolsek Pancur Batu Bungkam Terkait Belum Ditangkap Aktor Intelektual Penikaman Direksi Anak Usaha BUMN Properti

MINANGTIME.COM, Medan – Kasus penganiayaan/penikaman Direksi Anak Usaha BUMN Properti di lokasi PTPN II Kebun Bekala Deli Serdang yang dilakukan oleh berinisial AS (51) warga Jalan Penerbangan, GG Tani Baru II, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan terhadap Parlindungan Siallagan sebagai Direktur Operasional dan Daniel Tarigan sebagai Direktur Keuangan PT Propernas Nusa Dua.

Polsek Pancur Batu telah menangkap AS. Namun, hingga kini, belum ada penetapan tersangka baru selain AS, bahkan aktor intelektual penikaman itu belum ditangkap.

Padahal, David Tarigan telah melaporkan kasus penikaman itu di Kepolisian Sektor (Polsek) Pancur Batu Nomor : STPL/279/VIII/2021/Restabes Medan Sek. Pancur Batu tanggal 1 Oktober 2021.

Terkait tersangka baru, Kapolsek Pancur Batu Kompol Dedy Darma saat konfirmasi wartawan melalui pesan Whatsapp pada Senin (7/3/2022), ketika dilayangkan pertanyaan apakah sudah ada memeriksa dan adakah tersangka baru selain AS ?

Hingga berita ini diterbitkan Kompol Dedy Darma belum menjawab dan bungkam, meskipun ceklis dua dan sekali-kali online.

Sebelumnya diberitakan, sesuai arahan Presiden Jokowi menyampaikan peringatan kepada Kapolda yang tidak bisa mengawal investasi di daerah, bakal dicopot. “Kunci penggerak ekonomi kita ada di situ (investasi) dan sekarang, jadi saya minta di daerah itu dikawal agar setiap investasi itu betul-betul bisa direalisasikan,” ujar Jokowi saat memberi pengarahan kepada Kepala Kesatuan Wilayah (Kasatwil) Tahun 2021 di Bali, Jumat, 3 Desember 2021.

Menurut Jokowi, investasi merupakan kunci penggerak ekonomi. Ia menyebutkan, mulai tahun 2021, investasi di Indonesia tidak hanya di Pulau Jawa, bahkan di luar pulau Jawa lebih besar. Ia menyebut, angka investasi di Pulau Jawa saat ini mencapai 48 persen, sementara luar Jawa 51,7 persen. Sementara sebelumnya lebih dari 60 persen investasi berada di Pulau Jawa.

Oleh sebab itu, Jokowi meminta seluruh pihak untuk bisa menjaga keberlangsungan investasi, baik yang sudah, yang sedang berproses, maupun yang baru datang. (*)