Sebut Ada Permainan Uang Dalam Pembuatan SIM Ketua HMI Cabang Padang Minta Kasatlantas Polresta Padang Dicopot

Padang - Ketua HMI Cabang Padang, Viedro menilai adanya permainan uang dalam pematokan  pembuatan SIM (read: Surat Izin Mengemudi). Hal ini beliau sampaikan di Wisma KAHMI/HMI Cabang pada (15/08/2022).

Menurut Viedro, “Kami mendapatkan banyak laporan dari beberapa masyarakat dan kader HMI Cabang Padang yang merasa terzolimi dengan biaya tambahan pembuatan SIM di Satlantas Polresta Padang, padahal menurut informasi yang ada, per-tanggal 1 Maret 2022 , harga psikotes untuk SIM dibebankan Rp. 60.000. namun nyatanya, biayanya jauh daripada itu, bahkan ada yang dipatok Rp. 200.000  hingga lebih."

“Dengan perbedaan dana  mengenai biaya  pembuatan SIM, masyarakat kota Padang secara tidak langsung dipaksa untuk terbiasa dengan pembebanan biaya seperti yang kita ketahui bersama kini. Tentunya sangat disayangkan, mengingat provinsi Sumbar, khususnya kota Padang berada dalam masa pemulihan ekonomi di masa new normal pasca Covid-19."

 

Ketidakpastian terhadap biaya tambahan ini berpotensi disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Serta aturan yang mengikat mengenai angka pasti pada biaya tambahan bukan PNBP turut menjadi sorotan bagi HMI Cabang Padang, ini karena biaya pembuatan SIM harganya jauh diatas biaya yang ditetapkan.

“Kami meminta Kapolresta Padang untuk mengusut tuntas dan memberikan transparansi mengenai biaya pembuatan ini kepada masyarakat kota Padang, apabila benar ada oknum Polisi yang memang terbukti melakukan permainan uang, harus ditindak tegas! Bila perlu langsung di copot saja dari jabatan nya. Selain mencoreng nama baik institusi, Polisi kan dilarang untuk melakukan permainan uang, dengan aturannya didalam PP No. 2/2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, kemudian di UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga diatur kok.”

Lanjut kata edo sapaan akrab beliau, "Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo pernah menuturkan, bahwa ‘jika tidak bisa memotong ekornya, potong kepalanya.’ Ketegasan jajaran petinggi Polri ini seharusnya benar-benar terimplemetasikan sebagai wujud integritas Kepolisian dalam memberantas praktik pungli. Karena bagi kami, pungli bukanlah budaya yang harus dilestarikan di kota Padang, ini sangat jauh dari nilai-nilai falsafah Minangkabau Adaik Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah, jauh dari nilai-nilai ke-Islaman. Selain itu, praktik ini tidak selaras dengan nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila.” Tandasnya.