 |
| Fikri Haldi Wakil Ketua DPD KNPI Sumbar |
Hal tersebut disampaikan langsung melalui keterangan tertulis oleh Wakil Ketua DPD KNPI Sumbar Fikri Haldi dimana pihaknya mendesak gubernur mengevaluasi kinerja kepala dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat (29/07/2022)
"Tentu peristiwa ini bukanlah peristiwa yang baru terjadi, tawuran antar pelajar terkhusus para pelajar SMA dan SMK di Kota Padang seringkali terjadi dan bukan peristiwa yang baru, bahkan beberapa minggu yang lalu juga terjadi, banyak masyarakat dan para orang tua resah melihat peristiwa ini,".
"Oleh sebab itu DPD KNPI Sumbar sudah membicarakan ini di internal KNPI, kita meminta Gubernur Sumbar mengevaluasi kinerja kepala dinas Pendidikan Sumatera Barat, karena kejadian kekerasan antar pelajar yang sering terjadi ini telah merusak citra pendidikan Sumatera Barat,"
"Hal ini terjadi bentuk lepas tangannya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar dan tidak pernah merespon serius tawuran yang terjadi antar sesama pelajar, bahkan tidak pernah memberikan sanksi yang serius kepada kepala sekolah yang siswanya yang terlibat, sehingga para kepala sekolahnya pun abai mencegah persoalan ini terjadi," Terangnya,
"Hal ini tidak cukup berhenti menghukum para pelajar yang terlibat tawuran atau terlibat kekerasan ini, "
"Jika sudah terjadi begini, jawaban gubernur sudah di tebak, melimpahkan pengawasan ini kepada pihak sekolah, meminta orang tua mengawasi saat dirumah dan perlu nya pengawasan masyarakat, ya itulah jawaban gubernur,"
"Bahkan gubernur tidak menyebutkan masalah ini juga menjadi tanggung jawab kepala dinasnya, jawaban menunjukkan ke publik pemerintah provinsi Sumbar abai bahkan tidak mau terlibat bertanggung jawab atas persolan ini, padahal SMA dan SMK menjadi bertanggung jawab dari dinas pendidikan provinsi" jelas Aktivis yang kerap di sapa Kuya Fikri tersebut.
"Peristiwa ini terjadi di jam-jam sekolah dan bahkan terjadi di dekat lingkungan sekolah, ini adalah tanggung jawab Kepala sekolah, dan kepala sekolah adalah tanggung jawab kepala dinas pendidikan, dan kepala dinas adalah tanggung jawabnya gubernur, tegasnya
"Jika kita melihat masalah ini gubernur tidak boleh melihat dari sudut pandang pecahnya kejadian ini saja, tentu yang bertanggung jawab ini saling berkaitan berkaitan dari hulu ke Hilir, dari kepala sekolah hingga kepala dinas bahkan sampai ke gubernur sebagai kepala daerah."
"Kita segera meminta gubernur untuk mengevaluasi kinerja Kepala dinas pendidikan bahkan kalau kepala dinas tidak serius dalam bekerja, 'pecat saja', sehingga tidak merusak kinerja gubernur Sumbar,"
"Prilaku kekerasan tawuran ini juga bentuk gagalnya sekolah dalam penanaman pendidikan karakter, dan tidak berjalannya dengan baik program pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler di lingkungan sekolah, bahkan minimnya event dinas pendidikan antar sekolah melalui event olahraga seperti silat dan maupun bela diri, sehingga para pelajar mencari eksistensi pengakuan kawan-kawan sebayanya terhadap dirinya melalui kegiatan-kegiatan yang negatif,"
"Kita dari KNPI berharap kejadian ini adalah yang terakhir kali dan jangan sampai kedepannya semakin brutal bahkan jangan sampai menunggu jatuhnya korban jiwa untuk bertindak serius mengantisipasi ini, dan kualitas pendidikan sumatera barat harus di perbaiki, karna para pelajarlah ini aset sumatera barat kedepannya," Tutup Fikri
.png)
0 Comments