Jaringan Masyarakat Mandiri Sumut Gelar Aksi di Kantor BP2JKW dan Kejati Sumut, Ini Tuntutannya

MEDAN - Puluhan Massa yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Mandiri Sumut (JMM) melakukan aksi di kantor BP2JKW Sumatera Utara di jalan Sakti Lubis Medan pada Kamis (09/06/2022) pukul 13.00 WIB.

Massa JMM di komandoi oleh Wahyuda Pohan sebagai Kordinator Aksi dan Idris Sarumpaet sebagai Kordinator Lapangan, mereka mengatakan lemahnya kinerja Kepala BP2JKW Sumut dalam melakukan serapan anggaran dan melakukan pengawasan.

"Dari itu kami meminta Pak Basuki selaku Menteri PUPR segera melakukan penyegaran atau evaluasi di tubuh Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara bahkan Copot Kepala BP2JK nya," tegas Wahyu.

Wahyu mengatakan arahan Menteri PUPR, Balai Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi agar menerapkan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sebagai bentuk pengendalian intern, sekaligus sebagai bentuk penguatan balai atas potensi terjadinya tekanan-tekanan dari pihak internal maupun eksternal pada pelaksanaan tugas tender/seleksi.

"Artinya apabila ada indikasi main mata sudah harus dicopot kepala BP2JK nya," ujarnya.

Sebelum membubarkan diri dari kantor BP2JKW Sumut, Wahyu menambahkan bahwa mereka akan lanjutkan aksi dengan massa yang lebih banyak lagi di Kantor Kementerian PUPR Pusat Jakarta, agar pak Menteri tahu bagaimana kondisi anak buahnya di Sumatera Utara ini dan paling penting tentunya mendesak Menteri PUPR mengambil tindakan segera Copot Kepala BP2JKW Sumut. Tak lama setelah itu, Massa JMM melanjutkan aksi ke Kejaksaan tinggi Sumatera Utara.

Di kejaksaan tinggi Sumatera Utara suasana tetap masih kondusif dalam menyampaikan orasi, para pengunjuk rasa menyampaikan, mereka adalah bentuk dari bukti nyata berjalan bersama dengan kejaksaan mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi di Sumatera Utara.

Koordinator lapangan, Idris meminta Kejaksaan Tinggi Sumut segera periksa proses tender di BP2JK karena diduga ada kejanggalan dan kami duga syarat KKN.

Sebelum membubarkan diri, Idris menegaskan kembali akan lakukan aksi lanjutan yang lebih besar lagi di Kantor Kementrian PUPR Pusat di Jakarta.

"Kami akan terus melakukan aksi protes kami sampai tuntas, karena sejatinya kami tulus bukan modus," tutupnya. (FS/Zaki)