JAKARTA - Perhelatan Musyawarah Daerah ke XIV KNPI Kota Jakarta Timur yang sedianya akan diselenggarakan tanggal 1-3 Juni 2022 diwarnai aksi demonstrasi, buntut dari ketidakpuasan panitia penyelenggara hingga transparansi pengelolaan keuangan KNPI Jakarta Timur oleh Iksan Akbar selaku Ketua.
Massa aksi yang tergabung dalam Koalisi Altivis Pemuda Jakarta Timur menggelar aksi pada Sabtu (28/5) malam di depan Gedung Pemuda Jalan Velodrom Rawamangun Jakarta Timur.
Budi koordinator aksi yang juga aktivis HMI menyatakan adanya indikasi penyelewengan anggaran bantuan keuangan untuk KNPI Jaktim oleh Ikhsan Akbar selaku Ketua DPD KNPI Jakarta Timur.
"Iksan Akbar sudah cacat moral sebagai Ketua KNPI Jakarta Timur, organisasi KNPI ini seakan milik pribadinya, setiap bantuan dari pihak sponsor tidak pernah dilaporkan ke kepengurus apalagi dipertanggungjawabkan kepada OKP sebagai stakeholder KNPI", ucap Budi.
Disamping itu juga diduga Ikhsan Akbar selalu berjalan sendiri dan tidak pernah melibatkan OKP dalam setiap program-program KNPI.
"KNPI ini organisasi keberhimpunan OKP, bukan milik perseorangan, jadi apa yang dilakukan Iksan hanya karakter single fighter yang memikirkan dirinya sendiri", tutur Budi.
Sementara, Anton pengurus OKP Garda Api Kota Jakarta Timur yang juga ikut aksi menyatakan bahwa Musda KNPI Kota Jakarta Timur (Musdako) XIV yang akan terkesan sangat dibuat settingan untuk menjegal kandidat lainnya dan tidak qda semangat musyawarah keberhimpunan KNPI.
"Panitia Musda KNPI Jakarta Timur diduga merencanakan Musda ini hanya untuk calon tunggal secara aklamasi dan menutup kesempatan berkompetisi untuk memperebutkan posisi Ketua DPD KNPI Jakarta Timur", ucap Anton.
Lebih lanjut, Anton mengungkapkan penjegalan dilakukan dengan syarat yang tidak rasional dan terkesan informasi penyelenggaraan Musda yang dilakukan secara tertutup.
"Ini mau Musda atau apa? Tidak ada semangat keterbukaan dan musyawarah sama sekali, undangan OKP tidak diinformasikan kepada kami sebagai pimpinan OKP", jelas Anton.
Selain itu, Anton mengungkapkan mahalnya biaya pendaftaran calon Ketua sebesar lima belas juta rupiah.
"Calon kandidat ketua dibebankan biaya sebesar lima belas juta rupiah, nilainya lima kali lipat lebih mahal dibanding Musda XIII tahun 2019 lalu, panitia harus mampu menjelaskan buat apa saja uang iti? KNPI ini organisasi kepemudaan bukan organisasi bisnis yang sesuatunya dinilai dengan uang", ungkap Anton.
Aksi yang berlangsung lebih dari dua jam ini dapat berakhir setelah pihak Polres Jakarta Timur bernegosiasi agar masaa aksi membubarkan diri. Dalam aksi tersebut terdapat enam tuntutan aksi, yakni
1. Menuntut aparat penegak hukum untuk segera mengusut dugaan penyelewengan anggaran bantuan keuangan KNPI Jakarta Timur yang dikelola oleh Ketua KNPI Jakarta Timur, Ikhsan Akbar secara pribadi yang tidak transparan dan akuntabel.
2. Menopak LPJ Ikhsan Akbar sebagai Ketua KNPI Jakarta Timur karena selalu berjalan sendiri dan tidak melibatkan OKP dalam setiap program kegiatan KNPI.
3. Menuntut kepada Panitia Musdako Pemuda/KNPI XIV Jakarta Timur untuk merujuk pada AD/ART KNPI dan terbuka membuka pendaftaran bagi bakal calon ketua yang lain untuk berkompetisi perebutan ketua KNPI Jaktim secara sehat dan money politik.
4. Menuntut Panitia Musdako Pemuda/KNPI XIV Jakarta Timur segera menjabarkan terkait biaya administrasi yang naik lima kali lipat atau sebesar lima belas juta rupiah untuk pendaftaran bakal calon ketua.
5. Bubarkan panitia Musdako KNPI Jakarta Timur yang sudah cacat dan tidak terbuka tanpa adanya sosialisasi dan undangan Musdako kepada OKP berhimpun di KNPI Jakarta Timur.
6. Mendesak Walikota Jakarta Muhamad Anwar dan Kadispora DKI Jakarta sebagai Pembina Kepemudaan di Jakarta agar segera turun dalam merespon carut marut pengelolaan KNPI Jakarta Timur sebagai wadah keberhimpunan Kepemudaan sesuai amanat Perda DKI Jakarta No. 2 tahun 2016 tentang kepemudaan.
.png)
0 Comments