AMPI Sumbar Angkat Suara Terkait Pencairan Anggaran KNPI Sumbar Dan Musda KNPI Yang Akan Dilaksanakan Waktu Mendatang Dinilai Ilegal

 



Padang - Sekretaris Umum Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Sumbar angkat suara terkait adanya indikasi pencairan anggaran daerah yang di lakukan diluar ketentuan oleh dinas pemuda dan olah raga provinsi sumbar terkait anggran Rapimpurda yang di selenggarakan di kepulauan Mentawai pada Agustus lalu.


Febriyandi Putra  mengungkapkan " Mengingat telah di bekukannya SK Kemenkumham KNPI melalui surat kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang bernomor surat AHU.UM .01.05-45


"Dimana didalam surat tersebut dinyatakan tidak diizinkan oleh kementerian hukum dan HAM untuk menggunakan barcode Kemenkumham KNPI dalam meminta pencairan Anggran dana hibah dan Anggran lainnya


"Dimana kami mendapatkan informasi pemprov mencairkan anggaran untuk kegiatan Rapimpurda tersebut mencapai angka ratusan juta rupiah, dimana hal ini kami menduga dan menilai telah melanggar administrasi dan merugikan uang negara berdasarkan dari surat kementerian Hukum dan Ham tersebut.


Febriyandi Putra juga menambahkan "Lebih lanjut terkait Musda KNPI Sumbar yang akan di selenggarakan dalam waktu mendatang, kami menganggap pelaksana musda knpi sumbar adalah musda ilegal untuk itu kami menghimbau pemprov mengedepankan azaz kehati-hatian apalagi mengeluarkan Anggran, mengingat sudah terbitnya Pembekuan KNPI Sumbar dan ditunjuknya karataker KNPI Sumbar untuk melaksanakan musda dari DPP KNPI Haris Pertama yang merupakan mandataris kongres yang sah dengan ketua karateker Doni Harsiva Yandra.


"Haris Pertama adalah mandataris yang sah kongres ke - XV KNPI yang diselenggarakan di Bogor melawan Noer Fajriansyah dimana 

 Fajriansyah kalah dan mengakui sendiri kekalahan nya"


"Disamping itu pihaknya akan segera berkonsolidasi dengan OKP yang berhimpun di KNPI Sumbar untuk membicarakan kelayakan pelaksanaan musda KNPI Sumbar dibawah kepengurusan Fadli Amran dimana sudah di terbitkannya pembekekuan kepengurusan KNPI sumbar dan SK Karakter oleh mandataris kongres yang sah.



"Menurutnya jangan sampai musda KNPI yang tidak mengikuti mandataris kongres malah menimbulkan perpecahan di tubuh kepemudaan sumatra barat, dan kami juga menghimbau di kedepannya pemprov harus berhati-hati melihat persoalan ini apalagi berkaitan soal mencairkan anggaran negara, ".tutup Febriyandi


(FH)

0 Comments

Post a Comment